Alinudin: Kami Punya Cara dan Aturan Hukum Adat dalam Mengelola Hutan

Akarnews. Pemerintah tidak perlu ada kekuatiran, kami punya acara dan aturan hukum adat dalam mengelola hutan. Kata-kata penutup ini disampaikan Bapak Alinunin (72 th) salah seorang tokoh Masyarakat Hukum Adat Kota Baru Kabupaten Lebong di hadapan Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Wilayah III Bengkulu Sumatera Selatan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan (BPSKL) Wilayah Sumatera, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019 di Gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong dalam rangka identifikasi awal usulan pengakuan hutan adat 12 Kutai yang ada di Kabupaten Lebong. Lanjutkan membaca “Alinudin: Kami Punya Cara dan Aturan Hukum Adat dalam Mengelola Hutan”

Identifikasi Awal Tiga Usulan Hutan Adat MHA Rejang di Lebong oleh BPSKL Wilayah Sumatera

Akarnews. Selasa, 29 Oktober 2019 Bertempat di Gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong dilaksanakan identifikasi awal usulan pengakuan hutan adat Kutai Embong, Embong I dan Kota Baru oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Region Sumatera. Diskusi ini dihadiri oleh Komponen BPSKL, Balai TNKS, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Akar Foundation dan perwakilan Masyarakat Hukum Adat Kutai Embong, Kota Baru dan Embong I. Lanjutkan membaca “Identifikasi Awal Tiga Usulan Hutan Adat MHA Rejang di Lebong oleh BPSKL Wilayah Sumatera”

Gubernur Bengkulu; Ekonomi Hijau Sebagai Inisiatif Baru Pembangunan di Bengkulu

Akarnews. Rabu, 23/10/2019. Bertempat di Ruang Rapat III Rektorat Universitas Bengkulu. Dalam pemaparannya sebagai keynote speech di Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Akar Foundation tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup (Green Economy) untuk Pembangunan Bengkulu yang Berkelanjutan. Lanjutkan membaca “Gubernur Bengkulu; Ekonomi Hijau Sebagai Inisiatif Baru Pembangunan di Bengkulu”

Hasil Riset Sistem Foodways Memperlihatkan Ancaman Kerentanan Penyediaan Makanan dan Kelaparan Tersembunyi di Keluarga Petani Pengelola Hutan Kemasyarakatan

Dinar
Pramasty Ayu Kusdinar. Akar Foundation, 2018

Akarnews. Konflik petani dan petugas penjaga hutan itu berlangsung cukup lama di 5 Desa di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Konflik ini muncul karena wilayah kelola rakyat dijadikan sebagai Hutan Negara, Hutan Lindung Bulit Daun Register 5. Akibat kepentingan ekologi yang idealis yang penekankan rahabilitasi dan pengamanan kawasan dengan kepentingan ekonomi pragmatis masyarakat sekitar hutan. Lanjutkan membaca “Hasil Riset Sistem Foodways Memperlihatkan Ancaman Kerentanan Penyediaan Makanan dan Kelaparan Tersembunyi di Keluarga Petani Pengelola Hutan Kemasyarakatan”

Kepala Pusat BLU P2H KLHK; Ini untuk Pertama Kalinya di Indonesia, Penyaluran Dana di Berikan Langsung Kepada Petani Hutan Kemasyarakatan

Penyerahan Simbolis dari Kapus BLUP2H kepada Pengurus Gapoktan

Akarnews. Jumat, 16 November 2018 bertempat di Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, lebih dari 300 masyarakat petani Hutan Kemasyarakatan dari 4 desa di Kabupaten Rejang Lebong yakni Desa Tanjung Dalam, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam dan Air Lanang melakukan tahapan terakhir proses fasilitasi pinjaman lunakdari Badan Layanan Umum, Pusat Pembiayaan Pembagunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLU P2H KLHK). Lanjutkan membaca “Kepala Pusat BLU P2H KLHK; Ini untuk Pertama Kalinya di Indonesia, Penyaluran Dana di Berikan Langsung Kepada Petani Hutan Kemasyarakatan”

Bupati Lebong Menyerahkan Permohonan Pengakuan Hutan Adat Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pertemuan dengan Menteri LHK

Akarnews. Bertempat di Ruang Rapat Hasrul Haharap Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Senin, 05/11/2018) Bupati Kabupaten Lebong H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si menyerahkan secara langsung dokumen Permohonan Pengakuan Hutan Adat untuk 12 Kesatuan MHA atau Kutai yang berada di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. Dokumen yang diserahkan berisi Lampiran Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang di Kabupaten Lebong, Lanjutkan membaca “Bupati Lebong Menyerahkan Permohonan Pengakuan Hutan Adat Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan”

Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah

cropped-0116-prorep218-n37a3177.jpg

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan bersama para pihak dalam Rakor Hutan Adat yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta, Rapat Kerja Teknis ini dihadiri oleh 300 orang bertujuan untuk mensosialisasikan pengakuan hutan adat oleh Pemerintah pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013. Lanjutkan membaca “Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah”

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑