Kelompok Tani Hutan di KPH Lakitan Bukit Cogong siap Akses Dana BLU P2H

workshop CLAPs, Akar 2019Akarnews. Rabu, 7 Agustus 2019 bertempat di Sekretariat LPHD Lubuk Rumbai di Dusun 7 Sungai Kerambil Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dilaksanakan Workshop Scanning Produk dan Penilaian Penghidupan Masyarakat. Lanjutkan membaca “Kelompok Tani Hutan di KPH Lakitan Bukit Cogong siap Akses Dana BLU P2H”

Iklan

Hasil Riset Sistem Foodways Memperlihatkan Ancaman Kerentanan Penyediaan Makanan dan Kelaparan Tersembunyi di Keluarga Petani Pengelola Hutan Kemasyarakatan

Dinar
Pramasty Ayu Kusdinar. Akar Foundation, 2018

Akarnews. Konflik petani dan petugas penjaga hutan itu berlangsung cukup lama di 5 Desa di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Konflik ini muncul karena wilayah kelola rakyat dijadikan sebagai Hutan Negara, Hutan Lindung Bulit Daun Register 5. Akibat kepentingan ekologi yang idealis yang penekankan rahabilitasi dan pengamanan kawasan dengan kepentingan ekonomi pragmatis masyarakat sekitar hutan. Lanjutkan membaca “Hasil Riset Sistem Foodways Memperlihatkan Ancaman Kerentanan Penyediaan Makanan dan Kelaparan Tersembunyi di Keluarga Petani Pengelola Hutan Kemasyarakatan”

Kepala Pusat BLU P2H KLHK; Ini untuk Pertama Kalinya di Indonesia, Penyaluran Dana di Berikan Langsung Kepada Petani Hutan Kemasyarakatan

Penyerahan Simbolis dari Kapus BLUP2H kepada Pengurus Gapoktan

Akarnews. Jumat, 16 November 2018 bertempat di Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, lebih dari 300 masyarakat petani Hutan Kemasyarakatan dari 4 desa di Kabupaten Rejang Lebong yakni Desa Tanjung Dalam, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam dan Air Lanang melakukan tahapan terakhir proses fasilitasi pinjaman lunakdari Badan Layanan Umum, Pusat Pembiayaan Pembagunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLU P2H KLHK). Lanjutkan membaca “Kepala Pusat BLU P2H KLHK; Ini untuk Pertama Kalinya di Indonesia, Penyaluran Dana di Berikan Langsung Kepada Petani Hutan Kemasyarakatan”

Bupati Lebong Menyerahkan Permohonan Pengakuan Hutan Adat Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pertemuan dengan Menteri LHK

Akarnews. Bertempat di Ruang Rapat Hasrul Haharap Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Senin, 05/11/2018) Bupati Kabupaten Lebong H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si menyerahkan secara langsung dokumen Permohonan Pengakuan Hutan Adat untuk 12 Kesatuan MHA atau Kutai yang berada di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. Dokumen yang diserahkan berisi Lampiran Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang di Kabupaten Lebong, Lanjutkan membaca “Bupati Lebong Menyerahkan Permohonan Pengakuan Hutan Adat Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan”

Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah

cropped-0116-prorep218-n37a3177.jpg

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan bersama para pihak dalam Rakor Hutan Adat yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta, Rapat Kerja Teknis ini dihadiri oleh 300 orang bertujuan untuk mensosialisasikan pengakuan hutan adat oleh Pemerintah pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013. Lanjutkan membaca “Pengakuan Hutan Adat sebagai Upaya Pembenahan Struktur Kebijakan dan Tata-Kelola Wilayah yang Saat Ini Terbukti Sangat Lemah”

Menuju Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong, Bengkulu

IMG_9139

Akarnews. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong di memandatkan untuk segera membuat Surat Keputusan Bupati Lebong tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Suku IX, Jurukalang dan Selupu Lebong, Kata Direktur Akar Foundation, Erwin Basrin di akhir Presentasinya di depan Tim Verifikasi dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Rejang Lanjutkan membaca “Menuju Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong, Bengkulu”

Mendedah Kelaparan Tersembunyi (Hidden Hunger) pada Masyarakat Sekitar Hutan dibalik Ketimpangan Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Petani HKm

 

Oleh; Erwin Basrin

Pendahuluan

Problema kebijakan alokasi sumber daya hutan biasanya kompleks, karena menyangkut kepentingan fisik dan biologis yang rumit serta harus dipecahkan di dalam lingkungan sosial yang rumit. Ketimpangan hukum menimbulkan dampak yang merusak pada masyarakat sekitar hutan, dimana sumber daya tersebut merupakan sumber utama yang penting bagi penghidupan mereka tetapi pada dasarnya terbatas. Lanjutkan membaca “Mendedah Kelaparan Tersembunyi (Hidden Hunger) pada Masyarakat Sekitar Hutan dibalik Ketimpangan Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan”

Position Paper; Hutan Kemasyarakatan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan

Kertas Posisi

PENGANTAR

Propinsi Bengkulu adalah salah satu Propinsi yang ada di Pulau Sumatera yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik terbarukan maupun yang tidak terbarukan, tetapi sekaligus merupakan wilayah rawan bencana. Peraturan Daerah No 02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bengkulu 2012-2032 menegaskan bahwa perencanaan tata ruang Propinsi Bengkulu berbasis mitigasi bencana. Lanjutkan membaca “Position Paper; Hutan Kemasyarakatan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan”

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑