Pengantar Politik Agraria: Memahami Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria

IMG_5386
Reposisi Ruang Kelola Rakyat dalam Kawasan Hutan di Kab. Rejang Lebong, Akar Foundation 2016

Pengantar Politik Agraria: Memahami Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria[1]

Oleh Erwin Basrin[2]

…..bahwa revolusi tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi”; “Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!” (Soekarno, “Djalannja Revolusi Kita”, Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1960) Continue reading “Pengantar Politik Agraria: Memahami Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria”

Iklan

Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong di Sahkan

IMG_6109
Penandatangan Pengesahan PERDA antara Ketua DPRD dan Pemkab Lebong, Akar Foundation 2016

Akarnews. Rejang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan fakta yang tak terbantahkan, keberadaannya telah terdokumentasi dengan baik dalam sejumlah literatur sejarah dan hukum adat. John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya meceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Toobye (Tubai).[1] Dan dalam laporannya mengenai ‘adat-federatie in de Residentie’s Bengkoelen en Palembang Dr. JW. Van Royen menyebutkan bahwa kesatuan Rejang yang paling murni dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang di satu Bang, harus diakui Rejang yang ada berada di wilayah Lebong.[2] Continue reading “Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Lebong di Sahkan”

Policy Brief; Initial Draft Pembangunan Ekonomi Hijau di Bengkulu

0116 PROREP027 N37A1218RINGKASAN EKSEKUTIF

Propinsi Bengkulu ini adalah Propinsi yang dibentuk berdasarkan UU No 9 Tahun 1967, wilayah Propinsi Bengkulu merupakan eks wilayah Keresidenan Bengkulu dengan Luas Wilayah 19.813 Km2, awalnya terdiri dari empat Daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Saat ini Propinsi Bengkulu berjumlah 10 Kabupaten dan Kota. Continue reading “Policy Brief; Initial Draft Pembangunan Ekonomi Hijau di Bengkulu”

Policy Recomendation; Rencana Umum dan Rencana Operasional Hutan Kemasyarakatan dalam Memastikan Keberlanjutan Ekologi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

DSC08694
Worksop Penyusunan RURO untuk 5 Gapoktan di Rejang Lebong

Pengantar

Propinsi Bengkulu adalah salah satu Propinsi yang ada di Pulau Sumatera yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik terbarukan maupun yang tidak terbarukan, tetapi sekaligus merupakan wilayah rawan bencana. Peraturan Daerah No 02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bengkulu 2012-2032 menegaskan bahwa perencanaan tata ruang Propinsi Bengkulu berbasis mitigasi bencana. Bagi Propinsi Bengkulu khususnya ekosistem hutan memiliki peran pivotal, Continue reading “Policy Recomendation; Rencana Umum dan Rencana Operasional Hutan Kemasyarakatan dalam Memastikan Keberlanjutan Ekologi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

Ketika Petani Hutan Kemasyarakatan Siap Menjadi Pengelola Bisnis Kopi Bubuk Kemasan

HKM_Kopi
Workshop Perencanaan Bisnis

Terhitung mulai 26 Maret 2015, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Jaya di Desa Tanjung Dalam, Gapoktan Tri Setia di Desa Tebat Pulau, Gapoktan Enggas Lestari di Desa Tebat Tenong Dalam, Gapoktan Rukun Makmur di Desa Barumanis dan Gapoktan Tumbuh Lestari di Desa Air Lanang diberikan izin untuk memanfaatkan areal di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas total 1.486,35 hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan (lihat tabel). Continue reading “Ketika Petani Hutan Kemasyarakatan Siap Menjadi Pengelola Bisnis Kopi Bubuk Kemasan”

Pengembangan Usaha Lima Gapoktan Hutan Kemasyarakatan di Rejang Lebong mendapat dukungan Para Pihak

win
Suasana Workshop, 9 Agustus 2016

Akarnews. Sebanyak 58 orang hadir di Workshop Membangun Sinergi Dalam Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Peserta ini merupakan perwakilan dari 5 Pengurus Gabungan Kelompok Tani Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kepala Desa dari Desa Air Lanang, Desa Tanjung Dalam, Desa Tebat Pulau, Desa Tebat Tenong Dalam dan Desa Baru Manis, Balai TNKS Wilayah Bengkulu-Sumsel, Bina Usaha Kehutanan KLHK, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan KLHK, Pemkab Rejang Lebong, Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Wilayah Sumatera, BP DAS Ketahun, Dinas Kehutanan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong, LSM, dan Media. Continue reading “Pengembangan Usaha Lima Gapoktan Hutan Kemasyarakatan di Rejang Lebong mendapat dukungan Para Pihak”

Diskusi Teknis Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu

IMG_6689
Penyerahan Draf Naskah Akademik dan Ranperda oleh Tokoh Masyarakat Adat Marga Suku IX kepada Ketua DPRD Lebong

Akarnews. Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu. Mendiami wilayah dataran tinggi Sumatera dan memiliki Bahasa dan Tulisan. Menurut riwayat, suku Rejang ini awalnya mendiami di wilayah Renah Sekalawi atau Pinang Belapis, wilayah ini kemduain di Kenal dengan Kutai Belek Tebo atau wilayah Lebong yang sekarang. Continue reading “Diskusi Teknis Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu”

Berjuang selama 4 tahun 5.425 Ha Ruang Kelola Rakyat dalam kawasan Hutan Lindung berhasil di Reposisi

0116 PROREP212 N37A3128Advokasi dalam mereposisi ruang kelola rakyat ini dilaksanakan oleh Akar Foundation sejak tahun 2012 di wilayah Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Lindung Rimbo Pengadang register 42 yang secara adminsitratif berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. Dalam prakteknya, pengelolaan di kedua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung ini pada dasarnya dilakukan dengan mengadaptasi faham konservasi alam klasik (classic nature consevation). Continue reading “Berjuang selama 4 tahun 5.425 Ha Ruang Kelola Rakyat dalam kawasan Hutan Lindung berhasil di Reposisi”

Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu (SPHR-B) Menawarkan Pendidikan sebagai “Bahasa Kritis?”

Oleh Erwin Basrin

SPHR-BSekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu yang kemudian disebut dengan SPHR-B, adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan pemahaman hukum kritis di tingkat masyarakat lokal dalam mendorong keberpihakan hukum dan pengelolaan kekayaan alam kepada Rakyat. Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu ini dideklarasi pada tanggal 28 Oktober 2013 di Aula Rektorat Universitas Bengkulu yang dihadiri oleh Rektor Universitas Bengkulu dan Direktur Pasca Sarjana Hukum Universitas Bengkulu serta pegiat dan pendukung pembaharuan hukum Rakyat. Continue reading “Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Bengkulu (SPHR-B) Menawarkan Pendidikan sebagai “Bahasa Kritis?””

Blog di WordPress.com.

Atas ↑