Sengketa Batas Memanas Lagi Pangdam Jangan Lakukan Kekerasan

Jumat, 02-Mei-2008, http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1026

LEBONG – Setelah sempat dingin, masalah sengketa batas antara Lebong – Bengkulu Utara sepertinya akan memanas kembali. Bahkan, besar kemungkinan masalah tersebut menjalar menjadi konflik antar masyarakat.

Indikasinya, Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong telah menyatakan akan menuntut agar masyarakat BU mengembalikan hak-hak adat masyarakat Lebong yang diambil masyarakat BU secara sepihak.
“Selama ini kami selalu berdiam diri.

Tapi kalau sekarang ini, sudah tidak bisa lagi. Kami harus ambil bagian untuk memperjuangkan hak masyarakat Lebong. Perjuangan itu akan kami lakukan melalui cara-cara adat,” kata Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong, Hermansyah, S.Ag.

Menurut Hermansyah, upaya penyelesaian melalui birokrasi pemerintahan sudah hampir menemukan jalan buntu. Indikasinya, hingga kemarin upaya Pemprov tidak kunjung memberikan titik terang.

Bahkan, Pemprov terkesan tidak punya keberanian mengambil sikap terhadap perbuatan Pemkab BU yang dinilai telah melecehkan Pemprov. “Kalau tidak mampu, harusnya akui saja kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa mengambil alih. Jangan seperti saat ini. Katanya mampu. Tapi ternyata kunjung selesai. Bahkan, terhadap perlakukan BU yang tidak mengindahkan edaran dan kesepakatan saja, tidak ada tindakan tegas,” kata Hermansyah.

Hermansyah menambahkan, Pemkab BU pun sepertinya sengaja melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan memancing terjadinya konfrontasi fisik.

Misalnya, baru-baru ini Pemkab BU melaksanakan pemilihan kepala desa di sejumlah desa yang terletak di daerah sengketa. Karena itu, apabila masalah sengketa batas itu tidak segera diselesaikan, maka permasalahan itu akan semakin sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. “Pasalnya, Pemkab BU sudah tahu bahwa secara historis sebenarnya wilayah yang menjadi sengketa itu adalah wilayah Lebong. Tapi tetap saja menggelar pilkades. Jadi kalau bukan untuk memancing keributan, lantas apa maksud mereka
menggelar pilkades? ” kata Hermansyah.

Sementara itu, Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen Mochammad Shocib SE saat di Lebong sempat mengingatkan agar penyelesaian sengketa batas dilakukan tidak menggunakan kekerasan. Dia berharap dilakukan secara demokratis dan berbasis aspirasi masyarakat. Disamping itu, dia meminta agar
pemimpin kedua daerah tetap menjaga keharmonisan.

Jika ada ketidak-harmonisan tidak perlu ditunjukkan kepada masyarakat. “Ibarat sebuah keluarga, kalau orang tua ribut anak-anak jangan sampai tahu. Dampaknya akan sangat buruk bagi perkembangan anak-anak. Jadi, soal bagaimana menyelesaikan masalah batas itu, saya percaya para pemimpin sudah tahu caranya, kata Pangdam. (dmi)

Mangkir, Anak Buah Dalhadi Dijemput

RB/Rabu, 27-Februari-2008

ARGA MAKMUR – Sidang kasus pemukulan di kawasan tapal batas Kabupaten BU-Lebong kemarin batal digelar. Pasalnya, terdakwa Bustami tidak datang ke pengadilan. Padahal, agenda pertama persidangan yakni pembacaan dakwaan. Akibat mangkirnya terdakwa, jaksa memutuskan sidang ditunda hingga minggu depan.

”Karena terdakwa tidak datang, maka sidang terpaksa kita tunda hingga Selasa depan. Kita akan kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Dan jika sampai tiga kali terdakwa tidak datang ke persidangan maka akan kita lakukan penjemputan paksa,” ujar JPU, Dewi Kemala Sari, SH kepada RB kemarin.

Dikatakan Dewi memang tidak hadirnya terdakwa kemarin tidak dijelaskan apa alasannya pastinya. Hanya saja, menurut Dewi alasan ketidakhadiran terdakwa karena memang ada urusan sehingga terdakwa benar-benar tidak bisa hadir. ”Memang mereka tidak mengirimkan surat pemberitahuan apa alasan ketidakhadirannya. Makanya nanti akan kita kirimkan surat pemanggilan kembali,” kata Dewi.

Dikatakan Dewi pada persidangan awal nanti baru sebatas pembacaan dakwaan. Belum mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. ”Saksinya juga hanya mereka yang melihat langsung kejadian. Untuk saksi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebong, tidak ada,” jelas Dewi.

Sementara itu, beberapa warga yang datang ke PN kemarin juga terlihat sedikit kecewa atas ditundanya sidang. Beberapa warga mengaku penasaran dengan kasus tersebut meskipun secara gamblang kronologisnya sudah diungkapkan di media massa.

”Ya, kita cuma ingin melihat proses persidangannya. Memang kasus ini kasus biasa ya, yakni penganiayaan. Namun karena ada intrik politiknya maka jadi menarik,” ujar salah satu pengunjung di PN Arga Makmur, Ibrahim kepada RB kemarin. (waw)

Tim Batas Lebong Kaji Data dan Fakta

RB/Minggu, 03-Februari-2008

 

 

 

 

LEBONG – Setelah mengumpulkan data dan fakta mengenai batas Lebong – BU, hari ini tim Kabupaten Lebong akan mengkajinya. Hasilnya diharapkan berupa alternatif penyelesaian yang akan diajukan sebagai tawaran kepada tim Provinsi Bengkulu. Namun, sebelum diajukan alternatif tersebut akan diekspose pada Bupati Lebong, DPRD Lebong dan tokoh masyarakat.

“Rencananya ekspose itu akan dilakukan pada 8 Februari nanti. Nah, kalau saja alternatif yang dihasilkan tim belum dianggap pas atau cocok, tim akan memperbaiki. Pokoknya, sebelum disetujui, kami belum akan mengajukannya sebagai tawaran kepada tim Provinsi Bengkulu,” kata Asisten I Pemkab Lebong yang juga Ketua Tim Tapal Batas Kabupaten Lebong Puji Siahaan, SH, kepada RB, siang kemarin.

Menurut Puji, data dan fakta dikumpulkan dari penelusuran informasi dari para tetua dan lapangan serta dokumen-dokumen yang relevan. Beberapa dokumen tersebut adalah peta 1912, 1915, 1927 dan 1976, serta UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang.

Karena pengumpulan data dan fakta dilakukan secara objektif, Puji menyakini alternatif penyelesaian yang dihasilkan pun akan bersifat objektif pula. “Artinya, alternatif yang dihasilkan tidak akan datang secara tiba-tiba. Melainkan didasarkan pada data dan fakta.

Alternatif yang dihasilkan tim Lebong itu nantinya akan dinegosiasikan dengan alternatif yang dihasilkan tim BU yang difasilitasi tim Pemprov. Hasilnya akan disepakati dalam bentuk fakta integritas yang ditandatangani Gubernur, Bupati Lebong dan Bupati BU,” kata Puji.

Puji tidak bisa memprediksi kapan sengketa batas Lebong dan BU selesai. Menurutnya, hal tersebut bergantung pada kebersamaan dan kejujuran tim. Apabila kedua nilai itu tidak muncul, sengketa batas itu pasti akan berkelanjutan.

Akibatnya, masyarakat di daerah perbatasan itu pun akan terus menerus merasa kebingungan dan ketidaknyamanan. “Harus dilihat dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia. Dan yang perlu diingat, kita menjabat sesuatu jabatan itu tidaklah akan selamanya.

Jadi sangat perlu mengedepankan kepentingan rakyat yang notabene akan selalu ada selama negara ini ada,” kata Puji. (dmi)

Anak Buah Imron dan Dalhadi, Belago

RB/Senin, 31-Desember-2007

 

 

 

 

GIRI MULYA – Ibarat api dalam sekam, kawasan perbatasan Bengkulu Utara (BU) – Lebong kian memanas. Benih-benih konflik antar warga mulai memakan korban. Kemarin sekitar pukul 10.25 WIB, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya, Musdianto dipukul oleh Kades Padang Bano (versi Lebong) bernama Bustamil. Beruntung kejadian itu tak sampai meluas ke warga lainnya. Namun kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Giri Mulya.


Informasi yang berhasil dihimpun RB, pemukulan terjadi saat Musdianto (anak buah Bupati Imron Rosyadi) bersama warga lainya sedang bergotong royong mendirikan panggung untuk acara bhakti sosial gabungan OKP dan ormas se-Kabupaten BU.

Saat tengah mendirikan panggung, Kades Padang Bano (bentukan Lebong) Bustamil tidak terima. Anak buah Dalhadi Umar ini menganggap pendirian pangung tersebut tidak disertai izin dari pihak mereka. Sebab menurut Kades Padang Bano, pendirian panggung itu berada di kawasan Desa Padang Bano Kabupaten Lebong.
Entah siapa yang memulai, secara tiba-tiba Bustamil mendatangi Musdianto dan langsung melayangkan bogem mentahnya.

Karuan saja, hal tersebut membuat Musdianto kaget bukan kepalang. Untungnya kejadian tersebut cepat dilerai hingga keduanya berhasil dipisahkan. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Musdianto melaporkan hal tersebut ke Mapolsek Giri Mulya.

”Sebelumnya memang Kades Padang Bano pernah dilarang menggelar pesta waktu ia baru dilantik menjadi Kades Padang Bano oleh Pemkab Lebong. Saat itu ia diharuskan melayangkan izin ke Desa Renah Jaya jika mau menggelar pesta. Mungkin karena itu ia menjadi dendam dan puncaknya kemarin ia membalas hal tersebut dengan balik melarang mendirikan panggung di daerahnya,” ungkap salah satu warga Desa Renah Jaya, Bambang kepada RB kemarin.

Kapolres BU, AKBP Kasmudi, SIK didampingi Kapolsek Giri Mulya, AKP Arif Rahman, SH melalui Kanit Reskrim Polsek Giri Muya, Ipda Subagyo ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Bahkan hingga sore kemarin polisi sudah memeriksa beberapa saksi mata. ”Hanya saja untuk tindak lanjut kasusnya bukan kita yang pegang. Karena berdasarkan perintah Pak Kapolres, kasus tersebut dialihkan ke petugas di Mapolres,” ujar Sudibyo.

Peristiwa tersebut juga dikuatkan oleh salah satu ormas penyelenggara kegiatan dari Forum Masyarakat Rejang (FMR) BU. Menurut Sekretaris FMR BU, Gunawan pihaknya juga mendapat laporan mengenai terjadinya insiden tersebut.

Dalhadi Belum Tahu

Apa tanggapan Bupati Lebong, Drs Dalhadi Umar, B.Sc tentang peristiwa jual pukulan antar aparat desa yang bertikai itu? Dihubungi tadi malam, Dalhadio mengaku belum tahu dan belum mendapat laporan dari anak buahnya. ”Cek dulu kebenarannya,” saran Dalhadi kepada wartawan RB.

Kalau pun peristiwa itu terjadi, kata Dalhadi, bukan antar aparat desa. Bisa saja karena unsur pribadi warga. Karena belum jelas duduk persoalannya, Dalhadi belum mau bicara banyak. Dia khawatir kalau memberi statemen justru akan memperkeruh suasana di lapangan. ”Kita harus hati-hati menyikapi peristiwa seperti ini,” elaknya ketika diminta tanggapan tentang aksi pemukulan tersebut.

Sering Mengalah Bukan Takut

Sementara itu, Bupati BU, Ir. Imron Rosyadi, MM ketika dikonfirmasi via telepon tadi malam mengaku sudah menerima laporan terkait insiden tersebut. Ia mengharapkan kepada seluruh warga di kawasan perbatasan termasuk ormas dan OKP yang bakal menggelar acara disana untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan balasan.

Namun ia menegaskan proses hukum terkait insiden tersebut harus tetap ditegakkan. Sehinga tidak sampai menimbulkan gesekan-gesekan ditengah masyarakat yang dapat mengakibatkan pertikaian makin meluas. ”Selama ini kita sudah banyak mengalah, namun bukan berarti kita takut. Saya tetap mengajak seluruh komponen masyarakat untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan. Kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku,” ujar Imron.

Imron mengatakan, hingga saat ini pihak Kabupaten BU belum mengambil langkah-langkah terkait insiden tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah masih mempercayakan sepenuhnya kepada pihak polres untuk dapat melaksanakan proses hokum terkait insiden tersebut. ”Namun jika sampai proses hukum tidak ditegakkan, kita khawatir dapat menimbulkan pertikaian yang makin meluas,” demikian Imron.

Sudah Dibentuk Tim

Penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong sudah pernah diupayakan Pemprov dengan mempertemukan pejabat kedua kabupaten yang bertikai. Hanya saja, saat itu Bupati Dalhadi Umar sempat kecewa pada Bupati Imron Rosyadi. Karena pada pertemuan yang berlangsung di Raffles City Hotel, Kamis (27/12) tersebut Imron tidak hadir.

Padahal saat itu Kapolda Brigjen Pol Sudibyo langsung hadir dan bertindak sebagai penengah. Bupati Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc membawa tim lengkap, diantaranya Ketua DPRD Lebong, H. Armansyah, M. SE, 12 anggota DPRD Lebong (Komisi I dan II), Kajari Tubei Asep Maryono, SH, Kapolres Lebong, Kompol Shobarmen, tokoh adat dan 5 kades Padang Bano.

Sedangkan dari Kabupaten Bengkulu Utara, hanya dipimpin Asisten I Pemkab, Drs. Said Idrus Albar, MM, Wakil Ketua DPRD Bengkulu Utara, Nurdin Jauhari, Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Kasmuji, Camat Girimulya serta beberapa staf Pemkab Bengkulu Utara.
Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Sudibyo menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bengkulu Utara, Ir. Imron Rosyadi, MM. Dalam rapat yang dimulai pukul 09.00 hingga 17.30 WIB itu lebih banyak diwarani debat kusir. Kedua kubu sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing.

Jika Bengkulu Utara ngotot agar penyelesaian tapal batas tetap mengacu pada Undang-Undang Darurat No 4/1956 tentang kabupaten-kabupaten dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan. Sementara, dari kubu Kabupaten Lebong, tetap bertahan agar penyelesaian Tapal Batas mengacu pada UU No 3 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

Hingga akhirnya sepakat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Asisten I, Kabag Pemerintahan, BPN, Komisi I DPRD, camat daerah bersangkutan dan bagian hukum masing-masing kabupaten. Di-SK-kan Gubernur dan anggaran yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan ke APBD Provinsi dan Kabupaten.

Tugas tim ini menentukan titik nol sebagai bahan untuk penentuan kesepakatan Bupati dan Ketua DPRD kedua belah pihak. Selambat-lambatnya akhir Februari 2008, terang Asnawi usai rapat.(waw/dmi/joe)

Anak Buah Dalhadi Dijebloskan ke Sel

 

RB/Rabu, 02-Januari-2008

 

 

 

 

ARGA MAKMUR . Buntut konflik tapal batas Bengkulu Utara (BU) – Lebong Polres Bengkulu Utara akhirnya menjeblos Kades Padang Bano, Bustamil ke sel tahanan Mapolres BU. Bustamil yang merupakan kades bentukan Pemkab Lebong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemukulan terhadap Kaur Pemerintahan Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya BU, Musdianto yang terjadi Minggu (30/12) lalu.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, anak buah Dalhadi Umar ini diciduk dari rumahnya Senin (31/12) sore lalu. Beberapa anggota Polsek Giri Mulya membawa Bustamil ke Polsek Giri Mulya. Karena kasus tersebut diambil alih Polres BU, maka Bustamil langsung dibawa ke Mapolres untuk ditahan dan dimintai keterangan.

Setelah diperkuat dengan bukti berupa hasil visum dokter serta keterangan beberapa saksi, akhirnya Bustamil resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemukulan tersebut. Bustamil dinyatakan melanggar pasal 351 tentang penganiayaan. Hingga kemarin, Bustamil masih mendekam di sel tahanan Polres BU.

Kapolres BU, AKBP Kasmudi, SIK melalui Kabag Ops Polres BU, AKP Burkan Rudi S, SIK kepada RB kemarin membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Burkan, hingga saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

”Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan sudah kita tahan. Penahanan ini kita lakukan sebab baik bukti berupa visum dokter serta keterangan saksi-saksi sudah menguatkan kesalahan tersangka,” aku Burkan.

Lebong Minta Polres Netral

Sementara itu, Asisten I Pemkab Lebong, Puji Siahaan, SH ketika dikonfirmasi mempersilakan Polres BU memproses Kades Padang Bano. Tapi dalam pengusutan itu, dia meminta Polres BU bersikap netral dan objektif.

Menurut Puji, Pemkab Lebong telah mengutus Camat Padang Bano, Fauzi Taher, SH untuk mengurus supaya Kades Padang Bano, Bustamil tidak ditahan. Tapi hingga tadi malam, dia mengaku belum mendapat laporan bagaimana hasilnya.

Kami harap Polres BU tidak memihak ke sana atau ke sini. Dan kami juga minta Polres BU melihat kondisi bahwa daerah itu masih status quo. Kami tidak berharap, kedepan peristiwa itu malah menjadi preseden yang tidak baik, baik untuk Lebong maupun BU, pungkas Puji.

Akan Ditangguhkan

Namun penahanan tersangka tidak akan lama. Pasalnya, sejak dibawa polisi, pihak keluarga serta pihak Kecamatan Padang Bano (versi Lebong) sudah mengajukan penangguhan penahanan. Bahkan, kabarnya, Camat Padang Bano, Fauzi Taher, SH sendiri langsung menjadi penjaminnya. Informasi terkini yang diterima koran ini, saat ini status sang kades sudah bukan tahanan lagi melainkan wajib lapor.

”Memang benar. Tersangka akan kita kenakan wajib lapor seminggu dua kali. Hal ini memang berdasarkan jaminan dari keluarga tersangka dan juga salah satunya pihak kecamatan. Selain itu, status wajib lapor ditetapkan setelah kita melihat tindakan tersangka yang cukup koperatif dan tidak menyulitkan penyidikan,” aku Burkan.

Dikatakan Burkan, status wajib lapor tersebut akan dilakukan tersangka hingga proses persidangan berlangsung. Meskipun demikian, lanjut Burkan pihaknya berjanji akan terus melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut. Bahkan ia berjanji, di bawah 20 hari, kasus tersebut pasti akan dituntaskan.

”Dalam kasus ini tidak ada muatan atau tekanan apapun. Ditetapkannya kades tersebut menjadi tersangka murni karena berdasarkan hukum. Dimana perbuatan tersangka sudah melanggar hukum yakni melakukan penganiayaan dan dijerat pasal 351,” pungkas Burkan.

Seperti dilansir koran ini Senin (31/12) lalu, aksi pemukulan terjadi dilatarbelakangi sentimen terkait konflik tapal batas. Saat itu, Musdianto bersama warga lainnya sedang mendirikan tenda tempat dilaksanakannya bhakti sosial gabungan Ormas, OKP dan LSM. Diduga saat itu Kades Padang Bano, Bustamil tidak terima. Sebab Ia menganggap lahan tempat lokasi kegiatan berada di kawasan desa yang ia pimpin.

Bustamil langsung mencegah pendirian tenda tersebut. Dan setelah berada dekat dengan Musdianto, tanpa ba..bi…bu, Bustamil langsung menghajar Musdianto hingga wajahnya mengalami lebam. Beruntung aksi tersebut tidak sempat meluas. Jika tidak dapat dibayangkan dapat terjadi bentrok antar dua kubu di kawasan perbatasan tersebut.

Pada bagian lain, beberapa kalangan menilai seharusnya tersangka tetap berada di tahanan hingga proses penyidikan selesai dilakukan. Sebab jika terlalu cepat tersangka dilepas, maka dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan gejolak di kawasan tersebut.

”Tahan dulu lah, jangan terlalu cepat dilepas meskipun sudah ada jaminan dari pihak Kabupaten Lebong. Meskipun kasusnya merupakan kasus kriminal murni, namun hal tersebut tetap berpotensi menimbulkan gejolak,” ujar Ketua KNPI BU, Kaisar Robinson, ST, MM.

Gub Harus Tanggungjawab

Mulai munculnya benih kekerasan di kawasan tapal batas BU-Lebong mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Mulai dari Ormas, OKP hingga LSM mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta kepada penegak hukum agar dapat memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

”Kita mendesak kepada penegak hukum dapat memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum dan jalur yang benar,” ujar Ketua Forum Masyarakat Rejang (FMR) Bengkulu Utara, Agus Hariyanto, SE, MM kepada RB kemarin.

Sementara itu Ketua KNPI BU, Kaisar Robinson, ST, MM mendesak Gubernur Agusrin M Najamuddin agar bersikap tegas terkait konflik tapal batas. Sebagai wujud tanggungjawab, Gubernur harus segera mencabut perda pembentukan Kecamatan Padang Bano. Sebab pembentukan kecamatan tersebut menyalahi aturan karena berada di atas perda yang ada,” ujar Kaisar Robinson.

Bukan hanya itu, beberapa kalangan juga menilai, mulai munculnya benih konflik tersebut harus segera disikapi oleh pengambil kebijakan di provinsi dalam hal ini Gubernur Agusrin M Najamuddin.

Bahkan menurut beberapa kalangan, kasus tersebut harus dipertanggungjawabkan Gubernur sebab terjadinya konflik tersebut karena tidak adanya ketegasan Gubernur selaku pengambil kebijakan.

Gubernur harus bertanggungjawab. Terus terang kita kecewa sebab saat ini masyarakat kita di sana dijadikan tumbal akibat ketidaktegasan Gubernur. Kalau memang Gubernur sudah tidak mampu mengurusnya, lebih baik mundur saja, ujar Sekretaris KPP- OTDA, Dondi Gatam geram. (waw/dmi)

Polda Diminta Ambil Alih Kasus Tapal Batas

RB/Kamis, 03-Januari-2008

 

 

 

 

BENGKULU – DPRD Lebong, mendesak Polda Bengkulu mengambilalih penanganan kasus bentrok fisik antara Kades Padang Bano Kecamatan Padang Bano dan Kaur Pemerintahan Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya. Apabila tidak, DPRD Lebong akan menyurati Kapolri untuk menyampaikan indikasi ketidaknetralan Polri dalam menanganinya.

Ketua Komisi I DPRD Lebong A Bursani mengatakan pihaknya sangat setuju kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Hanya saja penyelesaiannya harus ditangani Polda Bengkulu. Bukan dilakukan Polres BU. Sebab bila mengacu pada Perda Pembentukan Kecamatan Padang Bano, maka tindakan Polres BU tersebut sudah diluar dari kewenangannya.

Harusnya Polres Lebong yang berhak menanganinya. Sebab tempat kejadian perkaranya sudah masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Lebong. Itu yang pertama, kata Bursani.

Kedua, lanjut Bursani, penanganan yang dilakukan Polres BU secara tidak langsung berarti telah melegitimasi Perda Pembentukan Desa Renah Jaya. Dengan demikian, langkah yang dilakukan Polres BU itu bisa dianggap sebagai bentuk ketidaknetralan. Padahal, dalam pertemuan baru-baru ini Kapolda menegaskan bahwa daerah itu masih anggap sebagai daerah status quo yang pengawasannya diambil alih oleh Polda Bengkulu.

Jadi, kalau Polda tidak mau mengambil alih, tentunya itu sangat kami sesalkan. Karena itu bisa diartikan bahwa Polda pun ikut melegitimasi Perda BU dan mengindikasikan ada ketidaknetralan. Kalau sudah seperti itu, mau tidak mau kami akan menyurati Kapolri agar dijadikan perhatiannya, kata Bursani.

Ketiga, tambah Bursani, kalau memang Polres BU serius menegakkan supremasi hukum harusnya kasus pencopotan spanduk selamat datang Unesco dan pembakaran gapura tapal batas ditangani pula. Karena kedua tindakan tersebut sudah mengandung unsur kriminal.

Apalagi disebut-sebut pula bahwa tindakan pencopotan spanduk selamat datang unseco dilakukan dipimpin Camat yang diikuti oknum anggota aparat. Kenapa tidak ditindak? Apa karena tidak berani atau? kata Bursani.

Wagub Minta Warga Tenang

Sekarang ini dibutuhkan niat baik dan kebesaran jiwa untuk mengakui dengan jujur mana batas wilayah yang sesungguhnya. Masyarakat harus sadar berada di Bengkulu Utara atau Lebong, toh tetap warga Bengkulu juga. Begitu pun soal Kepahiang – Rejang Lebong.
Jangan pula gara-gara tapal batas ini, hubungan antara daerah dan masyarakat malah rusak.

Sekarang ini kita harus sama-sama bijak dan jujur. Batas wilayah itu kan dari dulu juga sudah jelas, cuma sekarang ada yang tak puas dengan batas itu dan mulai mengutak atik, kata Wagub HM Syamlan, Lc.
Wagub khawatir, kisruh tapal batas akan mengarah pada konflik yang tak berujung. Kemajuan daerah akan terhambat, daerah yang seharusnya saling mendukung akhirnya malah saling bersitegang.

Hal ini harus disadari oleh semua elemen masyarakat mulai dari Bupati, DPRD, tokoh agama, masyarakat umum. Pemprov sendiri lanjut Wagub, sudah memfasilitasi pertemuan hingga muncul kesepakatan. Tapi kesepakatan ini kemudian mentah lagi, akibat adanya pihak-pihak tak puas. Dalam waktu dekat rencananya Bupati yang bertikai akan kembali dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini.

Nanti kita panggil Bupatinya agar mereka lebih tenang dan bisa saling toleransi, dalam waktu dekat lah akan kita pertemukan. Kita akan menjadi fasilitator dan membantu mencarikan penyelesaian dari konflik tapal batas ini, tambah Wagub.

Sementara menurut Anggota Komisi I, Drs. Ahmad Rizal dan Elvis Bakri, S.Pd dalam permendagri No. 1 tahun 2006 sudah ditegaskan penyelesaian tapal batas kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemprov. Nah ketika kesepakatan yang ada dimentahkan kembali oleh orang-orang tertentu, perannya pemerintah provinsi adalah menekan kedua petinggi yang bertikai untuk berdamai.

Bukannya melakukan koordinasi yang tak ada ujungnya. Persoalan tapal batas yang muncul antara Bengkulu Utara – Lebong dengan Kepahiang – RL berbeda. Kalau BU – Lebong karena tanah kosong di Renah Jaya yang diperebutkan kedua daerah, padahal secara jelas itu memang wilayah BU.

Harusnya tim terpadu turun, Pemprov dan pemda kabupaten/kota juga turun. Tentukan titik nol dan titik koordinat, datangkan tim Depdagri dan verifikasi. Kalau tuntas langsung pasang patok, jangan diberi jeda lagi, tegas Elvis.

Sedang menurut Rizal, semua pihak bisa mengambil keputusan dengan melihat tiga hal kalau tak terjadi kesepakatan. Yakni melihat sejarah pemekaran, melihat batas wilayah secara defakto dan pembuktiannya ada di dokumen kabupaten induk. Saya rasa tidak begitu sulit, kalau semuanya punya niat baik, demikian Rizal. (dmi/yoh)

Sengketa Batas Terkait Potensi Batu Bara?

RB/Jumat, 04-Januari-2008

 

 

 

 

LEBONG – Rumitnya penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara disinyalir karena banyak kepentingan di belakangnya. Bahkan disebut-sebut salah satunya adalah terkait potensi batu bara yang terkandung di bawahnya. Hal ini diungkapkan Direktur Akar Foundation Erwin S Basrin kepada RB, siang kemarin.

“Informasi terakhir yang kami peroleh menyebutkan sudah ada perusahaan yang melakukan kegiatan untuk memanfaatkannya. Bahkan katanya, izin perusahaan itu bisa keluar karena ada kesepakatan antara Pemerintah kedua kabupaten yang bersengketa dan Provinsi Bengkulu,” kata Erwin.

Dilanjutkan mantan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat-Bengkulu ini, pihaknya pun pernah menyampaikan permasalahan tapal batas tersebut pada Mendagri pada saat pelaksanaan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Mendagri mengatakan masih menunggu hasil upaya yang dilakukan Pemprov. Jika mengalami kebuntuan, Mendagri akan turun tangan langsung.

“Kami melihat kebuntuan itu tidak lain karena pemerintah kedua kabupaten lebih melihat pada soal administrasi. Tetapi, kurang mengkaji aspek sosial historis. Padahal, kalau aspek sosial historis tersebut tidak dikaji, maka solusi yang dibuat berpotensi memutuskan ikatan sosial historis khususnya antara masyarakat Marga Selupu Lebong dan Marga Suku IX yang mendiami wilayah tersebut, kata Erwin.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Lebong Darsono ATP membenarkan bahwa di daerah Kecamatan Padang Bano menyimpan potensi batu bara. Bahkan, Darsono menambahkan kalau di daerah tersebut juga menyimpan potensi biji besi. Hanya saja pihaknya belum tahu jumlah kandungan potensi batu bara dan biji besi tersebut.
“Direncanakan tahun 2008 ini kami baru akan mensureveinya,” kata Darsono.

BU Ingin Merebut Wilayah?

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong H Armansyah M, SE mengatakan kendati sangat mungkin di daerah tersebut terdapat potensi batu bara dan biji besi, namun upaya yang dilakukan Lebong lebih pada upaya mempertahankan luas wilayah Lebong.

Walaupun diakuinya pula, permasalahan tapal batas juga disebabkan ulah mantan seorang kepala daerah yang pada masa jabatannya merubah-ubah batas wilayah terkait potensi sarang burung walet dan lahan perkebunan. “Bukan karena ada apa-apanya. Tetapi untuk mempertahankan hak Lebong. Jadi perlu kami jelaskan bahwa apa yang kami lakukan bukanlah merebut wilayah. Bengkulu Utara lah yang ingin merebut wilayah Lebong,” kata Armansyah.

Apabila di dasarkan pada peta, lanjut Armansyah, pembentukan Kecamatan Padang Bano itu masih terkategori menguntungkan Bengkulu Utara. Sebab tidak seluruh wilayah Lebong yang akan dipertahankan keberadaannya. Tetapi kalau didasarkan peta yang dimiliki, maka sebagian daerah Kecamatan Padang Jaya pun masuk dalam wilayah Lebong.

“Itu diakui Kapolda dan petugas BPN Arga Makmur sewaktu melihat peta. Nah, terkait pernyataan Ketua DPRD BU bahwa tidak perlu melihat sejarah, tentunya itu sangat kami sesalkan. Itu mengindikasikan kalau dia tidak menghargai suku Rejang,” kata Armansyah.

Di bagian lain, Armansyah menilai masih belum tuntasnya penyelesaian sengketa tapal batas tersebut karena ada ketidakseriusan Pemprov dalam melakukannya. Indikasinya, janji melakukan penetapan titik nol di tahun 2007 tidak direalisasikan.

“Tinggal sekarang ini, kami tunggu hasil kerja tim yang dibentuk baru-baru ini. Kalau tidak juga selesai, tentu itu akan menjadi preseden buruk bagi Pemprov,” kata Armansyah. (dmi)

Menambah Daftar Kegagalan Agusrin

Rakyat Bengkulu Selasa, 18-Desember-2007

 

 

 

 

ARGA MAKMUR – Masalah konflik tapal batas menjadi isu pokok dalam jaring asmara anggota DPRD provinsi asal Bengkulu Utara (BU) kemarin. Hampir semua audien yang hadir mulai dari kalangan pemuda, ormas, OKP, LSM, mahasiswa hingga tokoh agama lebih banyak menyoroti seputar isu tapal batas yang kian memanas.


Bahkan, beberapa audien diantaranya Sekretaris KNPI BU, Eko Sugianto, SP menyatakan tidak kunjung selesainya masalah konflik tapal batas antara Kabupaten BU-Lebong menambah daftar bukti kegagalan kepemimpinan Agusrin-Syamlan.

Dikatakan Eko, konflik tapal batas tidak mesti terjadi jika pemerintah provinsi dapat bertindak tegas menyikapi hal tersebut. Sebab dasar hukumnya sudah jelas yakni undang-undang tentang pembentukan Kabupaten BU tentang batas wilayah BU-R/L. Selain itu, adanya kesepakatan antar kedua kabupaten yang dihadirin pimpinan kedua kabupaten serta unsur muspida provinsi.

”Namun saat ini konflik masih terus terjadi. Bahkan Lebong sudah membentuk kecamatan baru. Inikan menunjukkan ketidakmampuan Gubernur menyelesaikannya. Padahal jika Gubernur bersikap tegas dengan berpedoman pada undang-undang dan kesepakatan yang ada, hal ini tidak akan terjadi. Berarti bertambah satu lagi daftar kegagalan gubernur selama 2,5 tahun kepemimpinannya,” ujar Eko disambut tepuk tangan dari audien lainnya.

Salah satu anggota DPRD Provinsi asal BU, Azkan Efendi Salam berjanji anggota DPRD Provinsi asal BU segera menyikapi konflik tapal batas ini. Dikatakan, pihaknya akan duduk bersama dengan anggota DPRD Provinsi DP Lebong membicarakan masalah tersebut. ”Kita juga tidak ingin masalah konflik tapal batas dijadikan komoditas politik. Oleh karena itu, dalam pembicaraan nanti, harus mengedepankan aturan dan hukum yang berlaku.

Biarlah hukum menjadi panglima dalam penyelesaian konflik ini,” ujar politisi asal Golkar ini tegas.

Sementara itu, Asmawi Saidina dalam jawaban terakhirnya pada jaring asmara kemarin berjanji jika sudah ada kesepakatan dengan dewan asal Lebong, maka hasil kesepakatan tersebut akan langsung disampaikan ke Dirjen Otonomi Daerah di Pusat.

Dalam jaring asmara kemarin, hanya dihadiri setengah dari dewan DP BU. Yang hadir hanya lima orang yakni Herri Susanto (PAN), Asmawi Saidina, Askan Efendi Salam, Puspa Juwita (Golkar) dan Buyung Kasdi (PPP). Sedangkan Dirhansono(PBR), Burman (PDIP), Elvis Bakri (PKS) dan Wasik Salik (PPP) tidak hadir. (waw)

Gubernur Diminta Ingatkan Lebong

Rakyat Bengkulu Selasa, 18-Desember-2007

 

 

 

 

ARGA MAKMUR – DPRD Bengkulu Utara (BU) segera menyurati Gubernur Agusrin M Najamuddin terkait polemik tapal batas Lebong dan Bengkulu Utara. Gubernur diminta mengingatkan Lebong menghormati aturan Undang-Undang dan tidak memperkeruh suasana. ”Gub harus mengingatkan Lebong untuk tidak melangkah terlalu jauh. Dan tetap menghortai undang-undang yang ada terkait tapal batas,” ujar Ketua DPRD BU, Syaprianto Daud kepada RB kemarin.


Ditegaskan politisi PDIP ini, Kabupaten BU tetap konsisten perpegang pada Undang-undang dan kesepakatan awal dimana di kawasan perbatasan tidak boleh ada aktivitas.

Masing-masing daerah bertetangga mestinya saling menghormati dan menghargai. Karena itu sangat disayangka sikap Kabupaten Lebong yang sudah meresmikan berjalannya pemerintahan dengan membentuk kecamatan baru di wilayah sengketa tersebut.

”Kita sebenarnya tidak mau ambil pusing dengan aktivitas Lebong tersebut. Toh pada akhirnya kecamatan yang mereka bentuk tetap akan dianulir.

Namun mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan kita dan di sana ada rakyat kita, maka kita tetap akan mencoba mengingatkan Gubernur. Hal ini kita lakukan demi memberikan support kepada masyarakat di sana agar tetap yakin dengan Kabupaten BU,” jelas Ketua.

Menurut Syaprianto Daud, DPRD selaku kelembagaan mempunyai pendapat yang sama dengan pihak eksekutif. Dimana pembentukan kecamatan yang dilakukan pihak Lebong ilegal.

”Jadi kepada masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan jangan bimbang dan ragu. pemerintah tetap akan membela kepentingan warga di sana namun tetap dalam koridor hukum,” demikian Ketua DPRD BU. (waw)

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑