Sengketa Batas Memanas Lagi Pangdam Jangan Lakukan Kekerasan

Jumat, 02-Mei-2008, http://www.harianrakyatbengkulu.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1026

LEBONG – Setelah sempat dingin, masalah sengketa batas antara Lebong – Bengkulu Utara sepertinya akan memanas kembali. Bahkan, besar kemungkinan masalah tersebut menjalar menjadi konflik antar masyarakat.

Indikasinya, Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong telah menyatakan akan menuntut agar masyarakat BU mengembalikan hak-hak adat masyarakat Lebong yang diambil masyarakat BU secara sepihak.
“Selama ini kami selalu berdiam diri.

Tapi kalau sekarang ini, sudah tidak bisa lagi. Kami harus ambil bagian untuk memperjuangkan hak masyarakat Lebong. Perjuangan itu akan kami lakukan melalui cara-cara adat,” kata Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong, Hermansyah, S.Ag.

Menurut Hermansyah, upaya penyelesaian melalui birokrasi pemerintahan sudah hampir menemukan jalan buntu. Indikasinya, hingga kemarin upaya Pemprov tidak kunjung memberikan titik terang.

Bahkan, Pemprov terkesan tidak punya keberanian mengambil sikap terhadap perbuatan Pemkab BU yang dinilai telah melecehkan Pemprov. “Kalau tidak mampu, harusnya akui saja kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa mengambil alih. Jangan seperti saat ini. Katanya mampu. Tapi ternyata kunjung selesai. Bahkan, terhadap perlakukan BU yang tidak mengindahkan edaran dan kesepakatan saja, tidak ada tindakan tegas,” kata Hermansyah.

Hermansyah menambahkan, Pemkab BU pun sepertinya sengaja melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan memancing terjadinya konfrontasi fisik.

Misalnya, baru-baru ini Pemkab BU melaksanakan pemilihan kepala desa di sejumlah desa yang terletak di daerah sengketa. Karena itu, apabila masalah sengketa batas itu tidak segera diselesaikan, maka permasalahan itu akan semakin sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. “Pasalnya, Pemkab BU sudah tahu bahwa secara historis sebenarnya wilayah yang menjadi sengketa itu adalah wilayah Lebong. Tapi tetap saja menggelar pilkades. Jadi kalau bukan untuk memancing keributan, lantas apa maksud mereka
menggelar pilkades? ” kata Hermansyah.

Sementara itu, Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen Mochammad Shocib SE saat di Lebong sempat mengingatkan agar penyelesaian sengketa batas dilakukan tidak menggunakan kekerasan. Dia berharap dilakukan secara demokratis dan berbasis aspirasi masyarakat. Disamping itu, dia meminta agar
pemimpin kedua daerah tetap menjaga keharmonisan.

Jika ada ketidak-harmonisan tidak perlu ditunjukkan kepada masyarakat. “Ibarat sebuah keluarga, kalau orang tua ribut anak-anak jangan sampai tahu. Dampaknya akan sangat buruk bagi perkembangan anak-anak. Jadi, soal bagaimana menyelesaikan masalah batas itu, saya percaya para pemimpin sudah tahu caranya, kata Pangdam. (dmi)

Mangkir, Anak Buah Dalhadi Dijemput

RB/Rabu, 27-Februari-2008

ARGA MAKMUR – Sidang kasus pemukulan di kawasan tapal batas Kabupaten BU-Lebong kemarin batal digelar. Pasalnya, terdakwa Bustami tidak datang ke pengadilan. Padahal, agenda pertama persidangan yakni pembacaan dakwaan. Akibat mangkirnya terdakwa, jaksa memutuskan sidang ditunda hingga minggu depan.

”Karena terdakwa tidak datang, maka sidang terpaksa kita tunda hingga Selasa depan. Kita akan kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Dan jika sampai tiga kali terdakwa tidak datang ke persidangan maka akan kita lakukan penjemputan paksa,” ujar JPU, Dewi Kemala Sari, SH kepada RB kemarin.

Dikatakan Dewi memang tidak hadirnya terdakwa kemarin tidak dijelaskan apa alasannya pastinya. Hanya saja, menurut Dewi alasan ketidakhadiran terdakwa karena memang ada urusan sehingga terdakwa benar-benar tidak bisa hadir. ”Memang mereka tidak mengirimkan surat pemberitahuan apa alasan ketidakhadirannya. Makanya nanti akan kita kirimkan surat pemanggilan kembali,” kata Dewi.

Dikatakan Dewi pada persidangan awal nanti baru sebatas pembacaan dakwaan. Belum mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. ”Saksinya juga hanya mereka yang melihat langsung kejadian. Untuk saksi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebong, tidak ada,” jelas Dewi.

Sementara itu, beberapa warga yang datang ke PN kemarin juga terlihat sedikit kecewa atas ditundanya sidang. Beberapa warga mengaku penasaran dengan kasus tersebut meskipun secara gamblang kronologisnya sudah diungkapkan di media massa.

”Ya, kita cuma ingin melihat proses persidangannya. Memang kasus ini kasus biasa ya, yakni penganiayaan. Namun karena ada intrik politiknya maka jadi menarik,” ujar salah satu pengunjung di PN Arga Makmur, Ibrahim kepada RB kemarin. (waw)

Tim Batas Lebong Kaji Data dan Fakta

RB/Minggu, 03-Februari-2008

 

 

 

 

LEBONG – Setelah mengumpulkan data dan fakta mengenai batas Lebong – BU, hari ini tim Kabupaten Lebong akan mengkajinya. Hasilnya diharapkan berupa alternatif penyelesaian yang akan diajukan sebagai tawaran kepada tim Provinsi Bengkulu. Namun, sebelum diajukan alternatif tersebut akan diekspose pada Bupati Lebong, DPRD Lebong dan tokoh masyarakat.

“Rencananya ekspose itu akan dilakukan pada 8 Februari nanti. Nah, kalau saja alternatif yang dihasilkan tim belum dianggap pas atau cocok, tim akan memperbaiki. Pokoknya, sebelum disetujui, kami belum akan mengajukannya sebagai tawaran kepada tim Provinsi Bengkulu,” kata Asisten I Pemkab Lebong yang juga Ketua Tim Tapal Batas Kabupaten Lebong Puji Siahaan, SH, kepada RB, siang kemarin.

Menurut Puji, data dan fakta dikumpulkan dari penelusuran informasi dari para tetua dan lapangan serta dokumen-dokumen yang relevan. Beberapa dokumen tersebut adalah peta 1912, 1915, 1927 dan 1976, serta UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang.

Karena pengumpulan data dan fakta dilakukan secara objektif, Puji menyakini alternatif penyelesaian yang dihasilkan pun akan bersifat objektif pula. “Artinya, alternatif yang dihasilkan tidak akan datang secara tiba-tiba. Melainkan didasarkan pada data dan fakta.

Alternatif yang dihasilkan tim Lebong itu nantinya akan dinegosiasikan dengan alternatif yang dihasilkan tim BU yang difasilitasi tim Pemprov. Hasilnya akan disepakati dalam bentuk fakta integritas yang ditandatangani Gubernur, Bupati Lebong dan Bupati BU,” kata Puji.

Puji tidak bisa memprediksi kapan sengketa batas Lebong dan BU selesai. Menurutnya, hal tersebut bergantung pada kebersamaan dan kejujuran tim. Apabila kedua nilai itu tidak muncul, sengketa batas itu pasti akan berkelanjutan.

Akibatnya, masyarakat di daerah perbatasan itu pun akan terus menerus merasa kebingungan dan ketidaknyamanan. “Harus dilihat dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia. Dan yang perlu diingat, kita menjabat sesuatu jabatan itu tidaklah akan selamanya.

Jadi sangat perlu mengedepankan kepentingan rakyat yang notabene akan selalu ada selama negara ini ada,” kata Puji. (dmi)