Aliansi LSM Lapor Komnasham Pusat

Bengkulu Ekpress Sabtu, 06-Oktober-2007

KOTA PADANG, BE – Pengakuan warga bahwa terjadi penodongan dengan pistol yang dilakukan oleh oknum TNI saat penggusuran lahan transmirgasi di Desa Lubuk Mumpo Kec Kota Padang beberapa waktu lalu, bakal berbuntut panjang. Pasalnya beberapa LSM bergabung membentuk sebuah aliansi yang dinamakan Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Militer. LSM yang bergabung dalam gerakan tersebut diantaranya LSM Kalam (Karunia Alam), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan LSM Akar Condition.

Mereka mengadukan masalah tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) pusat, karena mereka menganggap hak kehidupan masyarakat setempat sudah dianggap tidak ada lagi.

Direktur LSM Kalam Dodi Hendra SE ketika ditemui koran membenarkan bahwa aliansi anti kekerasan terhadap militer telah mengadukan persoalan tersebut ke Komnasham pusat.

Ya benar, pasca penggusuran lahan hari pertama kemarin, setelah kita mendengar ada beberapa orang warga yang ditodong dengan pistol oleh salah seorang anggota TNI, maka kita langsung mengadukan masalah tersebut ke Komnasham pusat, karena kami menganggap bahwa sumber penghidupan masyarakat sudah dianggap tidak ada lagi, sedangkan masyarakat berhak mempertahankan sumber penghidupan mereka itu, jelas Dodi Hendra.

Selain itu, anggota KPUD Kab RL itu juga mengatakan, bahwa pihaknya menyanyangkan sikap pemerintah yang melibatkan TNI dalam urusan tersebut.

”Karena menurut kami dalam konteks tersebut TNI inprosedural. Maka hendaknya tidak perlu dilibatkan. Lain halnya dengan polisi, itu memang tugas dan tanggung jawab mereka untuk melakukan pengamanan dan itupun hanya sebatas pengamanan bukan untuk memancing emosi warga, kata Dodi.

Apakah ada saksi yang melihat penodongan pistol oleh oknum TNI itu?

Ya, memang ada yang melihatnya, ungkap Dodi singkat, sayangnya anggota KPUD Kab RL itu tidak bersedia mengatakan siapa saksi yang melihat penodongan pistol yang dilakukan oleh aparat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, aliansi mengharapkan pemerintah dapat menghentikan tindakan-tindakan tersebut termasuk menarik mundur personil TNI, Polri dan alat berat yang digunakan untuk melakukan penggusuran lahan masyarakat karena saat ini masyarakat sudah sangat ketakutan dengan kondisi tersebut selain itu gabungan LSM itupun mengharapkan kepada pemerintah dan aparat hendaknya dapat menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan unsur pendekatan dan persuasif bukan dengan kekerasan. (131)

Trans Kota Padang Segera Dicek

Rakyat Bengkulu Selasa, 06-Nopember-2007

BENGKULU – Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan ( Trans & PPH) Provinsi bakal menindaklanjuti persoalan proyek Transmigrasi Kota Padang. Mereka akan turun ke Rejang Lebong untuk mengecek langsung laporan sesungguhnya. Hal ini diungkapkan Kadis Transmigrasi dan PPH Provinsi Bengkulu Drs Hasan Zen Bakri ketika ditemui RB usai halal bihalal di kantor Dinas Trans & PPH, Jln. Pembangunan Jembatan Kecil kemarin.

Diakui Hasan Zen, proyek transmigrasi itu dilakukan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sehingga harus sungguh-sungguh dikelola sesuai aturan yang ada. Tidak boleh sembarangan mengelola proyek trans, ungkap Hasan Zen.Menanggapi data yang disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Wilayah Bengkulu, Hasan Zen akan mempelajarinya. Menurutnya, selama ini pihaknya selalu menerima laporan. Memang proyek itu langsung dikelola Pemkab. Namun Provinsi sebagai pembina transmigrasi kabupaten berwenang memonitoring pelaksanaan proyek. Akan dicek secepatnya ke lapangan, imbuhnya.Kemudian, lanjutnya, tidak boleh peserta transmigrasi pulang semaunya. Harus diketahui oleh Bupati Rejang Lebong, dan bupati tempat warga trans berasal. Dan lahan transmigrasi tidak boleh diperjual-belikan, tegasnya. Sementara itu, Dewan Aman Pusat, Joni Irwan, SP menyambut baik respon positif Dinas Trans & PPH Provinsi tersebut. Sebab menurut Aman, pekerjaan Dinas Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong diduga tidak ada yang benar. Pemkab lebih cenderung menjadikan proyek Trans hanya sebagai ladang untuk mendapatkan proyek. Memang sudah seharusnya Provinsi memonitoring ke lapangan, ujar Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Ulayat ini. (joe)

Dewan Akui Banyak Warga Trans Minggat

Rakyat Bengkulu. Rabu, 07-Nopember-2007

KOTA PADANG – Ketua DPRD Rejang Lebong, Andrian Wahyudi mengakui ada mendapat informasi kalau beberapa warga transmigrasi di Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang sekarang sudah kembali ke kampung halamannya, yakni Pulau Jawa. ”Kami memang belum mendapat laporan secara resmi. Tapi dari informasi yang didapat di lapangan memang sudah ada yang pulang (ke kampung halamannya, red),” jelasnya pada RB kemarin.

Diungkapkan Yudi—sapaan akrabnya—salah satu penyebab beberapa warga transmigrasi kembali ke kampung halamannya karena jatah hidup (jadup) dan adanya persoalan di lokasi transmigrasi yang tak kunjung selesai. ”Dulunya kan…jadup untuk mereka hanya untuk 1 tahun. Juga, akibat adanya persoalan di lokasi trans, maka mereka kurang maksimal menggarap lahannya,” jelasnya.

Yudi berharap pihak eksekutif secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Solusinya, dengan mencari akar permasalahannya. ”Ibarat kita mau mematikan pohon atau rumput, jangan hanya ditebang batangnya saja. Tapi gali sampai ke akar-akarnya. Setelah itu pohon tak akan tumbuh lagi. Nah begitu juga dengan persoalan transmigrasi Lubuk Mumpo ini.

Kita semua harus berusaha mencari akar permasalahannya. Selanjutnya selesaikan. Biar kedepan tidak muncul persoalan baru,” jelasnya. Kadis Transmigrasi dan PPH Kabupaten Rejang Lebong Drs Ahmad Fattawi melalui Kasubag Humas dan Protokoler, Kusri Irianto, SH ditemui secara terpisah kemarin mengungkapkan dana proyek transmigrasi di Desa Lubuk Mumpo sebesar Rp 5,6 miliar, bukan Rp 21 miliar. Dan saat ini baru masuk 150 KK. Dan dia juga mengakui, dari jumlah itu ada sekitar 25 persen yang kembali ke kampung halamannya.

”Memang ada sekitar 25 persen yang pergi. Penyebabnya karena memang di daerah asal, mereka itu tidak terbiasa bertani. Jadi tidak betah. Sedangkan sisanya sekarang sudah hidup tenang. Apalagi lahan yang digarap sudah mulai produktif,” katanya. Kusri menambahkan, dibukanya transmigrasi di Lubuk Mumpo banyak membawa manfaat. Salah satunya, jika sebelumnya daerah itu terisolir sekarang tidak lagi. (hay)