Pentingnya Partisipasi Rakyat dalam Proses Politik di Daerah

Oleh Team Akar (Erwin, Hadiyanto, Rahabilla)

diskusi-kelompokPenguatan pengetahuan local atau pemberian tempat pada pengetahuan local mensyaratkan redefinisi dari pembangunan. Pembangunan yang dimaksud memberi tempat pada pengetahuan lokal sebagai landasan utama yang mensyaratkan ciri-ciri endogen dari pembangunan tersebut. Ciri-ciri dari endogen dari pembanguan yang dimaksud adalah: (1), Unit sosial dari pembangunan itu haruslah suatu komunitas yang dibatasi oleh suatu ikatan budaya, dan pembangunan itu harus berakar pada nilai-nilai dan pranata-pranatanya; (2), Kemandirian yakni bahwa komunitas bergantung terutama pada kekuatan dan sumberdayanya sendiri; (3), Keadilan Sosial; (4), Keseimbangan ekologis yang menyangkut kesadaran akan potensi ekosistem lokal dan batas-batasnya pada tingkat lokal dan global.

Definisi pembangunan tersebut mensyaratkan adanya pengakuan terhadap communal property right dan pada giliranya penekanan terhadap pemerintah daerah akan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengaktualisasikan institusi-institusi sosial ekonomi yang mendukung aktualisasi rezim communal property right atas sumber daya alam dan ini hanya dimungkinkan jika desentralisasi dan otonomi berjalan sebagai mana dengan tujuan utamanya.

Otonomi dan desentralisasi adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, untuk memberi peluang lebih besar kepada rakyat untuk berperan di dalam proses penyelengaraan negara, dan untuk memberi peluang kepada rakyat untuk ’mengambil kembali’ sebagian fungsi politik, social, dan ekonomi, termasuk fungsi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya tidak perlu dijalankan oleh negara.

Otonomi dan desentralisasi ini merupakan peluang besar bagi terjadinya redefinisi dan reorientasi pembangunan, asalkan pemerintah daerah benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dan memiliki wawasan yang jelas terhadap perlindungan alam. Namun di perlukan suatu perombakan yang mendasar dalam rezim property right atas sumber daya alam, yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat, karena sumber daya alam itulah yang menjadi sandaran utama dan menjadi sumber kekuatan bagi penghidupan yang berkelanjutan dari rakyat di daerah.

Penerapan otonomi daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi daerah yang harus dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitis dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintahan, nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara adalah inti dasar dari negara demokrasi. Demikian juga otonomi daerah, hendaknya juga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian konsolidasi demokrasi hendaknya dibarengi dengan proses menuju penyelenggaraan negara berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi daerah.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia era “hukum yang berorientasi pada birokrat” yang selama ini mendominasi sistem hukum di Indonesia sudah saatnya diganti dengan hukum yang lebih demokratis, yang melayani dan memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Proses perancangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik secara normatif maupun dalam praktik masih cendrung besifat elitis, tertutup dan hanya memberi peluang yang sangat minimal bagi partisipasi masyarakat luas dalam proses tersebut. Para stakeholders seringkali justru ditinggalkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, padahal stakeholderes merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam memaknai otonomi seringkali kita terjebak pada pemahaman bahwa otonomi sebagai tujuan. Padahal apabila kita simak, tujuan penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut dibuatlah berbagai instrument yang salah satunya adalah otonomi daerah. Dengan demikian otonomi daerah marupakan salah satu instrument dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan penerapan otonomi daerah perlu dukungan berupa perilaku penyelenggara pemerintah (pejabat) yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dukungan seperangkat peraturan yang bisa mengarahkan penyelenggara pemerintah melakukan perubahan.

Untuk mengubah pola perilaku penyelenggara pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat ke perilaku baru yang berpihak kepada rakyat dalam suatu komunitas yang demokratis, maka penyusunan instrumen hukum misalnya Peraturan Daerah (PERDA) haruslah dilakukan secara partisipatif dan demokratis. Partisipatif berarti bahwa dalam penyusunannya haruslah melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan diulakukan secara terbuka. masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampak pemberlakukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam aturan yang dimaksud haruslah diberi ruang untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam merancang suatu aturan, hendaknya diperhatikan kondisi-kondisi spesifik yang riil ada di masyarakat baik karakter, sumber daya alam, dan sosial budaya. Sehingga aplikas pembangunan berkelanjutan itu harus diimbangi dengan pengetahuan yang otochton atau indigenous dari masyarakat setempat, dan epistemology local ini yang semakin melemah dan tersingkir, meskipun telah terbukti mampu menjamin sustainability penghidupan masyarakatnya, maka perlu dicarikan metode atau upaya untuk memperkuat posisinya dalam perkembangan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan partisipasi politik. [1]

Definisi pembangunan tersebut mensyaratkan adanya pengakuan terhadap communal property right dan pada giliranya penekanan terhadap pemerintah daerah akan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengaktualisasikan institusi-institusi sosial ekonomi yang mendukung aktualisasi rezim communal property right atas sumber daya alam.

Pemerintah daerah hanya memfasilitasi proses peningkatan kapasitas rakyatnya dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam secara kolektif atau komunal secara berkelanjutan dan melindungi rakyat dan sumber daya alam dari penetrasi kekuatan kapital yang semakin mudah menemukan jalanya ke daerah-daerah dengan perangkat institusional yang sudah mereka kuasai dengan paradigma desentralisasi yang lama.

PERMASALAHAN

Propinsi Bengkulu di Bentuk pada tahun 1967 melalui UU No 9 Tahun 1967, dan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1968 yang terdiri dari tiga Kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu. Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan memiliki luas ± 1.978.870 Ha atau 19.788,7 Km2 dengan panjang pantai yang dimulai dengan perbatasan Propinsi Sumatera Barat hingga sampai ke Propinsi Lampung diperkirakan sepanjang 525 Km. Bagian Timur Propinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan Bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit memanjang dari utara ke selatan serta diselingi daerah yang bergelombang.

Propinsi Bengkulu ini memiliki tutupan hutan seluas 920.968,50 Ha yang diperuntukan berbagai peruntukan di antaranya sebagai Hutan Lindung, Taman Nasional, Hutan Raya, Hutan Produksi dan lain-lain. Di bagian Timur dan Utara Bengkulu terdapat Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 kemudian dipekuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 901/kpts-II/1999 dan di bagian Selatan Bengkulu terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Kabupaten Lebong merupakan Kabupaten baru di Propinsi Bengkulu yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2003 dari Kabupaten Induk Rejang Lebong. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam, terutama hutan yang dihadapi oleh Kabupaten ini. Kabupaten dengan luas total lebih kurang 181.297,90 Ha ini, tidak memiliki kawasan hutan produksi. Semua lahan peruntukan hutan adalah hutan konservasi, berupa hutan lindung, hutan cagar alam, dan Taman Nasional.

Mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Lebong adalah pertanian, dimana lebih dari 80 persen berkerja dalam bidang tersebut. Ini dapat dilihat dari distribusi Pendapatan Domestik Bruto Bengkulu yang didominasi sektor pertanian sebesar 42,79 % (Pemprov Bkl, 2005). Pemerintah Provinsi sendiri sebenarnya telah menyadari bahwa salah satu hambatan dalam penanggulangan kemiskinan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam/produksi. Tetapi yang terjadi di lapangan sebenarnya pengambil kebijakan semakin hari semakin mengurangi akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya alam/produksi tersebut.

Satu hal yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah kabupaten adalah bagaimana mendatangkan investor apapun yang sebagian besar bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya alam, misalnya HGU untuk perkebunan besar, Kontrak Pertambangan, Izin eksploitasi kayu dan lainnya. Perilaku ini sebenarnya semakin hari semakin menyingkirkan masyarakat dari tanahnya sendiri karena izin-izin tersebut telah membuat masyarakat kehilangan akses terhadap lahan pertaniannya.

Investasi-investasi tersebut memang mendatangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi sebenarnya tidak dapat menjawab kebutuhan sehari-hari mereka. Pendapatan dari bekerja di perkebunan atau pertambangan jauh lebih kecil bila dibandingkan mereka dapat mengelola lahan secara mandiri. Investasi-investasi tersebut sebenarnya yang menjadi penyebab utama pemiskinan masyarakat adat yang sebagian besarnya adalah bermata pencarian sebagai petani di Kabupaten Lebong. Pola penanggulangan kemiskinan selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak memperlihatkan hasil nyata walaupun telah mengeluarkan biaya sangat besar, karena tidak melihat akar masalah kemiskinan itu sendiri.

Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ini seperti biasanya melakukan hal-hal yang bersifat karikatif seperti membantu permodalan masyarakat, membantu ternak, memberikan sumbangan peralatan atau bahkan sekarang ini gratis dalam biaya sekolah anak-anak. Suatu hal yang membingungkan, sebenarnya bantuan-bantuan tersebut telah dilakukan selama lebih dari tiga dekade dan tidak memberikan banyak hasil berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah saatnya sekarang ini bagi eksekutif dan legislatif untuk mendengar dan melihat langsung permasalahan masyarakat di desa dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat tersebut. Dan tentu saja diperlukan metode partisipasi yang cukup supaya data-data yang datang dari masyarakat dapat dipercaya dan benar.

Sehingga pola-pola lama yang diterapkan oleh pemerintah sampai sekarang masih terlihat di masyarakat adat, prilaku aparat yang semestinya menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat adat justru sebaliknya memberikan contoh buruk, bahkan masyarakat adat selalu dijadikan stigma sebagai kambing hitam pelaku kejahatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam ataupun sebagai perusak hutan, bahkan beberapa aktivitas represif juga sering dilakukan oleh Aparat terhadap Masyarakat Adat, seperti yang terjadi di Bandar Agung, Komunitas Jurukalang.[2]

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang seyogjanya memberikan peluang yang lebih besar bagi komunitas lokal untuk lebih eksis dalam mempertahankan hak dasar adat, kenyataannya hanya merupakan ekspektasi kekuasaan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan di Daerah yang secara langsung lebih membatasi ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan.[3]

Kontroversi tata batas wilayah adat (Tenurial Geneologis) dengan wilayah konservasi (bundle of Right), dan beberapa peruntukan lahan yang izinya di keluarkan oleh Pemerintah merupakan sebuah gambaran adanya koptasi wilayah adat oleh Negara. Kondisi ini semakin mempersempit ruang kelola Masyarakat Adat yang pada akhirnya secara paktual menghilangkan identitas dan integritas komunitas adat sebagai satu persekutuan masyarakat yang pada dasarnya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan. Marjinalisasi peran dan fungsi yang di miliki oleh masyarakat adat tidak hanya di lakukan oleh Pemerintah secara fisiologis melalui kewilayahan adat, akan tetapi juga dilakukan melalui penghancuran secara terstruktur melalui sistem dan tata aturan kelembagaan adat.[4]

Oleh karena itu keinginan yang kuat dalam rangka pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam serta local lainnya yang berpihak pada rakyat harus muncul dari rakyat itu sendiri, sehingga dikemudian hari akan terwujud hutan, tanah rakyat atau hutan , tanah adat yang dulunya dibaikan akan kembali menjadi hak masyarakat adat yang diakui sebagai warisan leluhur dan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut secara demokratis, partisifatip, berkesinambungan serta menguntungkan semua pihak.


[1] Progress Report Workshop “Bundle of Right” Akar Foundation and Komnas HAM, 2007

[2] Assement Data Customary Land Conflict in Regency Lebong, Akar Foundation, 2006

[3] Akar Foundation Progress Report “Pushing participation indigenous peoples in developing law system in natural resources management in Regency Lebong Bengkulu, Akar Foundation-EFN2006

[4] Workshop Recommendation “Build of stakeholders understanding to find jurisdiction relationship, challenge and opportunity of customary law to effort the solving of forestry dispute and natural resources in Sub-Province Rejang Lebong”, AKAR Foundation-EFN 2006

About these ads

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s